PKS ajak fraksi DPR bahas polemik ijazah Gibran pasca putusan MK
PKS akan menjajaki sikap fraksi lain di DPR RI pada masa sidang berikutnya terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara inisiatif membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden PKS Al Muzammil Yusuf telah menginstruksikan fraksi di DPR untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain terkait polemik tersebut. Sekjen PKS Muhammad Kholid menyatakan komunikasi dengan fraksi-fraksi akan dimulai pada masa sidang berikutnya.
PKS memandang polemik ijazah Gibran menyangkut rasa keadilan publik dan adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. Al Muzammil Yusuf menyebut putusan MK mengenai ijazah Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola sistem pemilihan umum (pemilu) 2029. Ia menegaskan bahwa setiap anak bangsa harus memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi, bukan sekadar dispensasi.
Dalam putusannya yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan gugatan tentang keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. MK menolak memproses gugatan lebih lanjut karena para pemohon, termasuk Denny Indrayana dan 11 orang lainnya, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Selain itu, MK menyatakan para penggugat bukan merupakan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024.
Meski gugatan tidak dapat diterima, hakim MK mencatat tidak ada bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran. Advokat Denny Indrayana selaku pemohon menjelaskan adanya indikasi bukti petunjuk awal cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran. Ia menyebut bukti tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif.
Key facts
- PKS akan menjajaki sikap fraksi DPR lain terkait polemik ijazah Gibran pada masa sidang berikutnya.
- MK menyatakan gugatan ijazah Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Hakim MK mencatat tidak ada bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran dalam persidangan.
Three perspectives
Neutral
MK menyatakan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Positive
PKS berkomitmen menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan penyelesaian polemik ijazah Gibran di DPR.
Negative
Hakim MK mencatat tidak adanya bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran meskipun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.
