Hashim Djojohadikusumo: 30-40% Kegiatan Ekonomi RI Belum Tercatat

Nilai transaksi yang tidak tercatat diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun, pemerintah siapkan pajak digital berbasis AI mulai 9 November 2026.

Hashim Djojohadikusumo: 30-40% Kegiatan Ekonomi RI Belum Tercatat
Photo: Fortune Indonesia

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebutkan sekitar 30 hingga 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia belum tercatat dalam perhitungan resmi. Berdasarkan data Bank Dunia, nilai transaksi yang tidak tercatat tersebut diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun.

Hashim menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak tercatat banyak terjadi dalam transaksi sehari-hari yang dilakukan secara tunai tanpa kuitansi. Contohnya adalah jasa potong rambut, warung tegal, dan salon kecantikan, di mana tanpa kuitansi, PPN 11 persen tidak dipungut.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya penerimaan negara, di mana rasio penerimaan negara Indonesia saat ini berada di kisaran 12 persen dari PDB tercatat yang nilainya sekitar Rp25.000 triliun. Sebagai perbandingan, Hashim menyebut rasio penerimaan negara Kamboja mencapai 18 persen, India 20 persen, dan Vietnam 23 persen.

Jika Indonesia mampu mencapai rasio penerimaan setara Kamboja, terdapat potensi tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah akan menerapkan pemungutan pajak digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI).

Sistem pemungutan pajak digital ini dijadwalkan mulai diterapkan pada 9 November 2026. Skema tersebut direncanakan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta platform digital seperti Shopee, Lazada, dan Gojek.

Key facts

  • Kegiatan ekonomi Indonesia yang tidak tercatat mencapai 30-40 persen atau sekitar Rp10.000 triliun.
  • Rasio penerimaan negara Indonesia saat ini berada di kisaran 12 persen dari PDB.
  • Pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan digital berbasis IT dan AI mulai 9 November 2026.

Three perspectives

Neutral

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia belum tercatat dalam perhitungan resmi.

Positive

Pemerintah akan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk memperkuat pengawasan transaksi guna meningkatkan penerimaan negara.

Negative

Besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat, seperti transaksi tunai tanpa kuitansi, membuat potensi pajak negara belum tergarap optimal.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

Indonesia berkomitmen tidak buka hutan primer untuk pertanian di COP31
Next storyIndonesia berkomitmen tidak buka hutan primer untuk pertanian di COP31

All sections

Edition