Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Mau Diganggu Intervensi Bangsa Besar
Presiden Prabowo Subianto menyinggung politik pecah belah dan meminta pengusutan tuntas kasus karhutla serta penyelundupan sumber daya alam.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bangsa Indonesia tidak mau diganggu terus-menerus lantaran sejak merdeka kerap menghadapi intervensi bangsa-bangsa besar. Intervensi tersebut dinilai menghasut perpecahan dan membiayai pemberontakan.
Saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), Prabowo menyebut bangsa Indonesia sering dihina namun tidak bisa dihentikan. Ia menyinggung politik pecah belah atau divide et impera melalui pemberontakan masa lalu seperti DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga pemberontakan 1948.
Prabowo juga mengingatkan krisis 1997-1998 ketika banyak pihak meramalkan dan berharap agar Indonesia terpecah. Ia menyebut ada pihak yang yakin Indonesia pecah pada tahun 99 dan tahun 2000, namun Indonesia memiliki ketahanan nasional yang cukup kuat.
Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hasil penyelidikan menunjukkan adanya campur tangan manusia termasuk korporasi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen mengusut tuntas kasus tersebut serta mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar.
Presiden juga menyinggung penyelundupan timah, emas, batu bara, kayu, BBM, hingga pupuk bersubsidi. Ia mengibaratkan penyelundupan tersebut sebagai darah bangsa yang terus bocor.
Key facts
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak mau diganggu intervensi bangsa besar yang menghasut perpecahan.
- Prabowo meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen mengusut tuntas kasus karhutla.
- Penyelundupan timah, emas, batu bara, kayu, BBM, dan pupuk bersubsidi disebut sebagai darah bangsa yang terus bocor.
Three perspectives
Neutral
Presiden Prabowo Subianto membahas ketahanan nasional dan berbagai tantangan intervensi serta penyelundupan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada Rabu (21/10/2026).
Positive
Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan bersama TNI serta intelijen untuk mengusut tuntas kasus karhutla dan mencabut izin perusahaan yang melanggar.
Negative
Prabowo menyoroti adanya intervensi bangsa besar yang membiayai pemberontakan serta penyelundupan sumber daya alam yang diibaratkan sebagai darah bangsa yang terus bocor.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.
