KKP jajaki penataan ruang laut berbasis masyarakat di tiga desa pesisir
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencontoh Desa Adat Intaran di Bali untuk menerapkan penataan ruang laut yang melibatkan masyarakat lokal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki transformasi penataan ruang laut berbasis masyarakat di tiga desa pesisir. Wilayah yang sedang dikaji untuk legalitas penataan ini meliputi Desa Kaibobu di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yang memiliki tradisi sasi laut. Selain itu, KKP mengkaji Desa Sulamu di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk menyelaraskan kepentingan petani rumput laut dan pelaku wisata di Taman Nasional Perairan Laut Sawu, serta Desa Lifuleo di Kabupaten Rote Ndao, NTT.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Kelautan, Dyah Erowati, mengatakan masyarakat pesisir harus menjadi pelaku utama dalam penataan ruang laut. Masyarakat telah hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama puluhan atau ratusan tahun dengan kearifan lokal yang perlu digali. Keberhasilan penataan ini diukur dari kesehatan ekosistem laut, terjaganya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kesejahteraan warga dan nilai tukar nelayan.
Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut KKP, Didit Eko Prasetyo, menambahkan bahwa replikasi model ini ke daerah lain akan mengacu pada identifikasi kondisi geografis dan regulasi spesifik di setiap wilayah. Ia menekankan bahwa semua perencanaan dan penataan harus berbasis data serta dapat dipertanggungjawabkan.
Guru Besar Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University, Akhmad Fauzi, menilai pengelolaan darat dan laut selama ini cenderung dipisahkan melalui dikotomi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ia mengusulkan konsep emerald economics yang memandang darat dan laut sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, transformasi ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat, serta pembangunan sistem insentif dan disinsentif.
Di Desa Adat Intaran, Sanur, pengelola jasa wisata Ketut De Maranatha mengungkapkan bahwa kondisi laut sangat memengaruhi ekonomi warga. Ia pernah merasakan dampak kerusakan terumbu karang, pengeboman ikan, dan sampah yang mengancam pendapatan wisata. Sementara itu, nelayan Komang Yasa menyebut tantangan seperti sampah yang terbawa arus memerlukan sinergi antarwilayah karena sering kali melampaui batas desa.
Key facts
- KKP menjajaki penataan ruang laut berbasis masyarakat di Desa Kaibobu, Desa Sulamu, dan Desa Lifuleo.
- Model penataan mengacu pada keberhasilan Desa Adat Intaran di Bali yang melibatkan aturan adat atau pararem.
- Penataan ruang laut berbasis masyarakat di Desa Adat Intaran merupakan program perdana di Indonesia.
Three perspectives
Neutral
KKP sedang mengkaji legalitas penataan ruang laut berbasis masyarakat di beberapa desa pesisir dengan mengacu pada kondisi geografis spesifik tiap wilayah.
Positive
Penataan ruang laut berbasis masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.
Negative
Warga pesisir menghadapi tantangan nyata seperti kerusakan terumbu karang, pengeboman ikan, dan sampah laut yang mengancam pendapatan mereka.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.