Golkar Terima Audiensi AKSI Soal Polemik Ijazah Gibran

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi dari Aliansi Kolektif Sipil terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, Doli berkomitmen mendengar aspirasi dan menindaklanjutinya.

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Golkar, menerima audiensi dari Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang meminta adanya penggunaan Hak Angket DPR terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Audiensi tersebut diselenggarakan di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi, termasuk Formappi, Menteng Club, SAKTI, Germas PP PMKRI, dan Lima Indonesia.

AKSI meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk segera menyatakan sikap resmi secara terbuka serta memprakarsai penggunaan hak angket atau menyatakan pendapat sesuai dengan UU MD3 atas dasar Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan paradoks, karena secara amar permohonan tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA dari luar negeri.

Nasib ketiga lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak akan sama, dan di situlah persoalannya, karena KPU paling mudah dihukum, Bawaslu paling mudah berkelit, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memikul beban paling besar sekaligus berada paling jauh dari radar pertanggungjawaban.

Perkara ini memperlihatkan mekanisme akuntabilitas horizontal macet di tiga titik sekaligus, karena setiap lembaga memercayai lembaga sebelumnya tanpa memeriksa.

Berikut ini empat poin sikap AKSI yang disampaikan kepada Doli Golkar, yaitu mendesak Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk segera menyatakan sikap resmi secara terbuka, mendorong seluruh fraksi DPR RI untuk tidak mereduksi persoalan ini menjadi sekadar evaluasi teknis penyelenggara pemilu, dan meminta pemanggilan KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengusut kelalaian dalam proses pencalonan.

Selain itu, AKSI juga meminta adanya tindak lanjut dari DPR RI terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, karena dalam fakta persidangan di MK tidak ditemukan ijazah setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Key facts

  • Polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka menyisakan paradoks
  • MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA dari luar negeri
  • AKSI meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk segera menyatakan sikap resmi secara terbuka
  • KPU, Bawaslu, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki nasib yang berbeda-beda dalam polemik ini

Three perspectives

Neutral

Polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka masih berlangsung, dan DPR RI harus segera menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, karena persoalan ini tidak hanya terkait dengan ijazah, tetapi juga dengan integritas dan kredibilitas lembaga negara.

Positive

AKSI telah melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari lembaga negara terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan ini merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Negative

Polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka telah menimbulkan keraguan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, karena lembaga negara tidak dapat memastikan integritas dan kredibilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition