Sahroni dukung usulan Luhut agar kerugian negara bukan tindak pidana korupsi
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong revisi UU Tipikor untuk membedakan bisnis negara dengan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan setuju dengan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kerugian negara bukan merupakan tindak pidana korupsi. Sahroni mendorong adanya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menciptakan perbedaan yang jelas.
Sahroni berpendapat bahwa ukuran tindak pidana korupsi harus dibedakan antara bisnis negara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara. Ia mencontohkan jika kepala daerah yang seharusnya mementingkan masyarakat justru mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi, hal itu harus dilihat pada ukuran mens rea-nya.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan usulan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut mengatakan Presiden setuju dengan kajian dari tim Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi tersebut.
Luhut menjelaskan bahwa usulannya mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi yang telah diratifikasi pemerintah 20 tahun lalu, di mana definisi korupsi adalah bribery atau penyuapan, bukan mengenai kerugian negara. Ia menyebut Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi, yang menurutnya membebani operasional bisnis negara atau perusahaan pelat merah seperti Danantara dalam melakukan aksi korporasi.
Key facts
- Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kerugian negara bukan tindak pidana korupsi.
- Sahroni mendorong revisi UU Tipikor agar terdapat perbedaan antara bisnis negara dan tindak pidana korupsi.
- Luhut mengusulkan perubahan definisi korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto agar sesuai dengan UNCAC.
- Penerapan kerugian negara sebagai korupsi dinilai membebani operasional bisnis negara seperti Danantara.
Three perspectives
Neutral
Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kajian perubahan definisi korupsi di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Positive
Ahmad Sahroni mendukung usulan tersebut dan mendorong revisi UU Tipikor agar menjadi dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum.
Negative
Luhut menyatakan bahwa penerapan masalah kerugian negara sebagai korupsi membebani operasional bisnis negara dan perusahaan pelat merah.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.