Menteri Haji Klarifikasi Pengangkatan Anak Kandung Jadi Tenaga Ahli
Mochamad Irfan Yusuf menyebut keterlibatan anak dan santrinya bermula dari bantuan sukarela tanpa gaji saat pembentukan BP Haji.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf memberikan penjelasan terkait sorotan terhadap pengangkatan anak kandungnya sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya.
Gus Irfan menjelaskan bahwa keterlibatan anak dan para santrinya dimulai sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) karena lembaga tersebut belum memiliki struktur organisasi, kantor, maupun staf pendukung yang memadai setelah ia dan Wamenhaj Dahnil Anzar dilantik pada akhir Oktober 2024.
Anak dan para santrinya terlibat secara sukarela selama sekitar tiga hingga empat bulan di BP Haji tanpa menerima gaji. Seiring perkembangan kelembagaan hingga menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagian pihak yang sebelumnya membantu dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan diangkat menjadi tenaga ahli.
Gus Irfan menyatakan bahwa sebagai menteri ia memiliki hak untuk menetapkan tiga staf khusus dan ia hanya mengambil satu, serta dari lima tenaga ahli yang didapat ia hanya mengambil empat.
Kebijakan penunjukan dua putra kandungnya sebagai tenaga ahli memicu kritik dari berbagai kalangan. Penulis Tere Liye menilai pengangkatan tersebut tanpa kualifikasi dan seleksi yang jelas seolah-olah kementerian milik keluarga.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Prof. Burhanuddin Muhtadi, membandingkan penunjukan tersebut dengan era Orde Baru terkait dinasti kekuasaan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti juga turut menyindir kebijakan tersebut.
Key facts
- Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan anak dan santrinya membantu pembentukan BP Haji secara sukarela tanpa gaji selama 3 atau 4 bulan.
- Penunjukan anak kandung sebagai tenaga ahli memicu kritik dari Tere Liye, Burhanuddin Muhtadi, dan Ray Rangkuti.
Three perspectives
Neutral
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa pengangkatan anak kandungnya sebagai tenaga ahli bermula dari bantuan sukarela saat pembentukan BP Haji.
Positive
Gus Irfan menyatakan bahwa ia hanya mengambil satu dari tiga hak staf khusus dan empat dari lima tenaga ahli yang tersedia.
Negative
Kebijakan penunjukan anak kandung sebagai tenaga ahli dinilai sebagai bentuk nepotisme yang mencoreng etika tata kelola kementerian.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.