DKPP Terima Dua Aduan Terkait KPU
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan terkait persyaratan pasangan capres dan cawapres yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Kedua aduan tersebut diterima pada pekan lalu.
DKPP menerima dua aduan terkait persyaratan pasangan capres dan cawapres yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Kedua aduan tersebut diterima pada pekan lalu, dengan aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026.
Aduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan, dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.
Para teradu dalam dua aduan itu ialah Ketua dan anggota KPU RI, dengan aduan pertama mengadukan Ketua dan lima Anggota KPU RI.
DKPP menghormati masyarakat yang menyampaikan aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan memastikan setiap aduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Verifikasi administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pengaduan, sementara verifikasi materiel bertujuan memeriksa alat bukti dan relevansinya dengan pokok pengaduan untuk menentukan aduan tersebut layak atau tidak disidangkan.
Ketua APAI, Paman Nurlette, mengatakan para komisioner KPU saat itu diduga melanggar 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu, membuat penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai tidak demokratis dan berkualitas.
Key facts
- DKPP menerima dua aduan terkait persyaratan pasangan capres dan cawapres
- Kedua aduan tersebut diterima pada pekan lalu
- Para teradu dalam dua aduan itu ialah Ketua dan anggota KPU RI
- DKPP menghormati masyarakat yang menyampaikan aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Three perspectives
Neutral
DKPP akan memproses aduan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Masyarakat perlu menunggu hasil proses verifikasi administrasi dan materiel. Keputusan DKPP akan menentukan langkah selanjutnya dalam penyelesaian aduan tersebut.
Positive
Penerimaan aduan oleh DKPP menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas pemilu. Proses verifikasi yang transparan dan akuntabel dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Negative
Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Jika aduan tersebut terbukti, maka dapat berdampak negatif pada kredibilitas pemilu.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.