Desakan pemakzulan Wapres Gibran menguat pascaputusan MA dan MK

Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka setelah MA menyatakan tidak sah Suket penyetaraan SMA miliknya.

Desakan terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut surat keterangan (Suket) atau ijazah pendidikan. Pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum dan menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera mendorong Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, atau jika tidak, Gibran akan dimakzulkan oleh DPR. Andreas mengatakan usulan pengunduran diri dari banyak pihak, termasuk anggota DPR dan pengamat, tidak pernah dihiraukan. Ia menyebut Gibran dan para pendukungnya tetap bersikeras bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah.

Ketua DPP PSI Bestari Barus mendorong adanya ruang bagi Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung kepada publik. Bestari menyatakan bahwa pemakzulan boleh saja jika sesuai dengan konstitusi, namun harus ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum itu.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya menerima banyak usulan dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi untuk menyampaikan aspirasi mengenai masalah Wapres melalui mekanisme yang ada di DPR. Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyarankan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak interpelasi atau hak angket karena fakta hukum dari MA dan MK sudah jelas.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pemakzulan dapat dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Key facts

  • MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
  • MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang setara SMA.
  • Andreas Hugo Parera mendorong Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan oleh DPR.

Three perspectives

Neutral

DPR menerima berbagai usulan dari masyarakat dan fraksi partai politik terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Positive

DPR dapat menggunakan mekanisme hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan tahapan konstitusi.

Negative

Polemik mengenai pendidikan Gibran menimbulkan rasa keprihatinan dan kesedihan bagi bangsa.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

Kuasa hukum Gibran sebut putusan PTUN Jakarta tidak objektif
Next storyKuasa hukum Gibran sebut putusan PTUN Jakarta tidak objektif

All sections

Edition