Gibran sampaikan niat mundur menyusul putusan MK dan MA terkait ijazah
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat untuk mengundurkan diri setelah menghadapi dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik ijazah SMA.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya menghadapi dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat tersebut saat berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Putusan MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024, namun MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan, bukan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026), MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Gibran mengaku tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan. Ia juga menyatakan ingin tetap bertarung (fight) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 setelah mendapat saran dari Prabowo. Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada langkah hukum lain yang dapat ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di pengadilan. Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA juga sudah final karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.
Dinamika ini mendorong DPR untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Anggota DPR Mardani Ali Sera menyatakan bahwa hingga Selasa (10/11), sudah ada sekitar 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Key facts
- MK menolak gugatan PHPU syarat pendidikan Gibran namun menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
- Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
- Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
- Sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ini.
Three perspectives
Neutral
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur menyusul putusan MK dan MA terkait polemik ijazah SMA miliknya.
Positive
Gibran berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1 untuk membuktikan keabsahan pendidikannya di PTUN.
Negative
Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.
