Indonesia tetap ikuti standar pajak minimum global OECD
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Indonesia konsisten dengan model OECD ketimbang mekanisme side-by-side atau usulan Brasil dan India.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Indonesia tetap mengikuti standar pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) yang ditetapkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia belum berencana menempuh mekanisme side-by-side seperti Amerika Serikat maupun pendekatan yang diusulkan Brasil dan India.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan OECD. Sejauh ini, Indonesia akan mengikuti standar OECD karena sedang dalam proses aksesi untuk menjadi anggota OECD.
DJP menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) untuk menentukan jenis intervensi yang tepat terhadap kelompok wajib pajak berdasarkan profil risiko dan perilaku kepatuhannya. Jenis nudging akan disesuaikan per kategori wajib pajak berdasarkan variabel seperti kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, hingga riwayat kepatuhan.
Metode tersebut diintegrasikan dengan Compliance Risk Management (CRM) atau mesin pengelolaan risiko kepatuhan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan wajib pajak. Selain pendekatan pengawasan, DJP juga mendorong penguatan kepatuhan melalui persyaratan administrasi, seperti pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat promosi jabatan atau kenaikan pangkat bagi aparatur sipil negara.
Key facts
- Indonesia tetap mengikuti standar pajak minimum global OECD ketimbang mekanisme side-by-side.
- Keputusan mengikuti standar OECD sejalan dengan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
- DJP menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) dan Compliance Risk Management (CRM) untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak.
Three perspectives
Neutral
Indonesia memilih untuk mengikuti standar pajak minimum global OECD dibandingkan menggunakan mekanisme side-by-side atau pendekatan alternatif lainnya.
Positive
DJP menggunakan metode Randomized Controlled Trials dan Compliance Risk Management untuk menentukan intervensi yang tepat guna mendorong kepatuhan wajib pajak.
Negative
DJP menggunakan strategi behavioral nudging untuk mendeteksi wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar terhindar dari kewajiban membayar kekurangan pajak.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.