Kemenko PMK matangkan skema pendidikan gratis umum dan keagamaan
Menteri Sugiono membahas penghapusan UKT PTKN, penambahan kuota KIP Kuliah, dan evaluasi dana BOS serta PIP.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mematangkan skema kebijakan pendidikan gratis yang mencakup satuan pendidikan umum maupun keagamaan. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin pemerataan hak belajar bagi seluruh anak bangsa. Sugiono menyatakan bahwa pendidikan gratis ini dirancang secara utuh untuk merangkul pendidikan umum dan keagamaan secara setara.
Terdapat tiga skema utama dalam kebijakan ini, termasuk jangkauan pendidikan bagi peserta didik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah juga mengkaji opsi penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKN) serta penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pemerintah tengah mengevaluasi berbagai skenario pembiayaan sesuai kapasitas fiskal negara, termasuk usulan penambahan komponen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dukungan seragam dan sekolah berasrama. Selain itu, pemerintah mengkaji perluasan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau jutaan siswa tambahan dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Sugiono menekankan pentingnya memperhitungkan hak gaji tenaga pendidik dalam setiap skenario pembiayaan. Pemerintah akan mengidentifikasi status serta persebaran guru aparatur sipil negara (ASN) di satuan pendidikan negeri maupun swasta sebagai dasar pemetaan keadilan pembiayaan.
Key facts
- Kebijakan pendidikan gratis mencakup satuan pendidikan umum dan keagamaan.
- Skema mencakup jangkauan wilayah 3T, opsi penghapusan UKT PTKN, dan penambahan kuota KIP Kuliah.
- Pemerintah mengevaluasi penambahan komponen BOS untuk seragam dan sekolah berasrama.
Three perspectives
Neutral
Pemerintah sedang menghitung kebutuhan anggaran dan mengevaluasi skenario pembiayaan pendidikan gratis sesuai kapasitas fiskal negara.
Positive
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa terhambat persoalan biaya.
Negative
Pemerintah perlu melakukan pendataan guru dan penghitungan cermat agar pembiayaan dapat diterapkan secara tepat sasaran.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.