Prabowo instruksikan kajian redefinisi korupsi dalam UU Tipikor
Presiden meminta kajian mendalam mengenai definisi ulang korupsi guna menyelaraskan dengan UNCAC.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya melakukan kajian mengenai definisi ulang korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Instruksi ini muncul setelah adanya usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai redefinisi korupsi.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan instruksi tersebut usai bertemu presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Yusril mengatakan presiden meminta dilakukan kajian yang lebih mendalam agar rumusan pengertian korupsi cocok dengan situasi negara yang dihadapi, namun hal ini bukan berarti presiden sudah menyetujui usulan dari DEN.
Yusril menyatakan perlu adanya perluasan mengenai definisi dan kategori tipikor yang disesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi RI sejak 2006. Pengertian korupsi saat ini mencakup gratifikasi, suap, serta pemerasan oleh pejabat terhadap orang lain yang meminta fasilitas atau kemudahan. Saat ini perlu dilakukan penyelarasan konsep korupsi di dalam UN Convention dengan perbaikan undang-undang korupsi sendiri.
Sebelumnya, Luhut mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo. Usulan tersebut adalah agar kerugian negara tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Luhut menyatakan bahwa usulan tersebut mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi. Menurutnya, definisi korupsi dalam UN Chapter yang telah diratifikasi pemerintah 20 tahun lalu adalah bribery atau penyuapan, sehingga tidak bicara mengenai kerugian negara.
Key facts
- Presiden Prabowo menginstruksikan kajian redefinisi korupsi dalam UU Tipikor.
- Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar kerugian negara bukan merupakan tindak pidana korupsi.
- Kajian ini bertujuan menyelaraskan konsep korupsi dalam UN Convention dengan perbaikan undang-undang korupsi nasional.
Three perspectives
Neutral
Presiden Prabowo menginstruksikan kajian mengenai definisi ulang korupsi dalam UU Tipikor setelah menerima usulan dari Luhut Binsar Pandjaitan.
Positive
Presiden meminta kajian mendalam agar rumusan pengertian korupsi dapat disesuaikan dengan situasi negara yang dihadapi.
Negative
Usulan Luhut mencakup penghapusan kategori kerugian negara dari tindak pidana korupsi.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.
