Luhut dorong revisi UU Tipikor demi kepastian hukum bagi investor
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta revisi UU Tipikor segera dilakukan untuk mengatasi keraguan investor akibat sistem hukum yang dianggap abu-abu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) segera dimulai dan disahkan. Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta Pusat pada Selasa (27/10/2026), Luhut menyatakan bahwa kepastian hukum sangat penting bagi investor.
Luhut menjelaskan bahwa banyak investor asing yang siap berinvestasi di Indonesia, namun sebagian mengurungkan niat karena menilai sistem hukum masih abu-abu. Ia menyebut investor dari Timur Tengah secara spesifik menanyakan kepastian hukum saat mempertimbangkan investasi di Bali.
Selain itu, Luhut menyinggung rencana penerapan family office dan International Financial Centre di Bali yang juga membutuhkan kepastian hukum yang jelas agar target ekonomi tercapai. Ia menambahkan bahwa situasi ekonomi dunia yang tidak pasti membuat investor mencari tempat paling aman untuk menaruh uang mereka.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendorong revisi UU Tipikor untuk memperluas definisi korupsi tanpa menghapus unsur kerugian negara. Yusril menjelaskan bahwa pembahasan akan melanjutkan diskusi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor guna mempertegas apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara.
Yusril menegaskan bahwa penyempurnaan UU Tipikor bertujuan agar aturan menjadi lebih ketat, jelas, dan pasti tanpa mendegradasi upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan masyarakat dalam melakukan tindakan agar tidak takut dikatakan korupsi.
Key facts
- Luhut Binsar Pandjaitan mendorong revisi UU Tipikor untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.
- Yusril Ihza Mahendra menegaskan revisi UU Tipikor tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam definisi korupsi.
- Pemerintah berencana menerapkan family office di Bali dalam waktu dekat.
Three perspectives
Neutral
Luhut Binsar Pandjaitan dan Yusril Ihza Mahendra membahas penyempurnaan UU Tipikor untuk meningkatkan kepastian hukum di Indonesia.
Positive
Revisi UU Tipikor diharapkan membuat aturan lebih ketat, jelas, dan pasti sehingga tidak ada keraguan dalam bertindak.
Negative
Ketidakpastian hukum dan sistem yang dianggap abu-abu membuat sebagian investor mengurungkan niat untuk berinvestasi di Indonesia.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.